Pakar HAM PBB Kirim Surat Kecaman ke China Terkait UU Keamanan Nasional Hong Kong
Ahli HAM PBB menulis surat ke China mengingatkan UU keamanan nasional yang diaplikasikan di Hong Kong semenjak akhir Juli lalu ialah efek serius buat kebebasan sipil serta politik daerah itu. Dalam surat itu, ahli itu menekan Beijing membahas serta menimbang lagi UU itu.
China sudah mendapatkan kritikan pedas berkaitan UU itu, yang diaplikasikan semenjak akhir Juni mengejar demonstrasi pro demokrasi yang berjalan beberapa bulan serta seringkali dibarengi kekerasan.
Tertanggal 1 September, surat diberi tanda tangan tujuh pelapor spesial PBB diperintah Fionnuala Ni Aolain, pelapor spesial bagian promo serta perlindungan HAM serta kebebasan fundamen. Surat diedarkan di situs situs Kantor HAM PBB pada Jumat.
"Dengan cara spesial, kami mengutarakan lingkup luas kejahatan yang diartikan untuk pembelahan diri serta subversi; limitasi yang tegas atas kebebasan berekspresif, bergabung dengan cara damai, serta berserikat; keterkaitan dari ruangan cakupan serta intisari undang-undang keamanan keseluruhannya pada dominasi hukum, serta masalah pada kekuatan ormas sipil untuk jalankan peranan mereka yang resmi," tuturnya dalam surat itu, diambil dari Aljazeera, Jumat (4/9).
"Kami menggarisbawahi jika keamanan serta HAM sama-sama terkait serta tidak terpisah."
China menetapkan UU Keamanan Nasionald di Hong Kong saat malam 30 Juni, sesudah demonstrasi beberapa bulan yang dipacu bahasan UU yang akan membolehkan terduga kejahatan diadili di China daratan.
Berdasar UU itu, siapa saja yang dipandang lakukan subversi, pembelahan diri, terorisme atau berkolusi dengan kemampuan asing, dapat diberi hukuman penjara seumur hidup. UU ini dikritik AS, Inggris, serta kemampuan Barat yang lain yang selanjutnya menetapkan sangsi, menarik persetujuan bilateral serta buka jalur migrasi baru buat masyarakat Hong Kong.
Beberapa aktivis HAM mengomentari UU itu, yang sudah digunakan untuk tangkap beberapa puluh orang, termasuk juga taipan media Jimmy Lay yang ditunjuk bersekongkol dengan kemampuan asing.
Beberapa ahli PBB itu, yang mempersiapkan analisa UU itu dari sudut pandang hukum, memperjelas Kesepakatan Internasional Hak-Hak Sipil serta Politik ialah sisi UUD, konstitusi kecil Hong Kong, serta mengutamakan UU itu terkait dengan keamanan serta intimidasi dari terorisme yang penting didefisikan lagi dengan cara lebih bagus serta pas.
Beberapa ahli menjelaskan, UU itu beresiko mengkriminalisasi kesibukan yang jauh melebihi pengertian sikap teroris yang diputuskan Dewan Keamanan.
"Pemakaian aksi terorisme Undang-Undang Keamanan Nasional harus dibatasi dengan cara ketat untuk mengatasi sikap yang betul-betul berbentuk teroris serta jangan dipakai untuk batasi atau batasi kebebasan esensial yang dilindungi, termasuk juga hak untuk memiliki pendapat, berekspresif, serta bergabung dengan cara damai."
Surat itu mengutamakan, subversi pada umumnya dimengerti untuk satu 'kejahatan politik' yang dikeluarkan untuk memberi hukuman individu atas gagasannya serta pemikirannya.
Disebut jika arti subversi serta pembelahan diri kelihatannya dipakai dengan cara berganti-gantian, yang bisa mengakibatkan kekuatan penyimpangan pada beberapa pembela hak asasi manusia, jurnalis serta anggota warga sipil yang lain.
Selekasnya sesudah undang-undang diresmikan, China buka kantor penegakan hukum pertama kalinya di Hong Kong, sesaat unit spesial di kepolisian dibuat untuk mengatasi beberapa kasus yang berkaitan dengan hukum. Undang-undang itu sangat mungkin beberapa kasus untuk dipindah ke China daratan untuk diadili, dalam aksi yang diperingatkan oleh pelapor bisa mencelakakan proses pengadilan.
Dalam suratnya, beberapa ahli PBB menekan pemerintah China untuk mengevaluasi serta menimbang kembali lagi undang-undang itu, mengutamakan jika undang-undang keamanan nasional tanpa ada pengertian serta batasan yang pas bisa benar-benar batasi ruangan sipil.
"Warga sipil yang diberdayakan serta keterlibatannya penting untuk membuat warga yang aman serta tidak tinggalkan siapa juga," kata mereka.
"Sebaliknya, batasi warga sipil menghancurkan keamanan yang membuat warga yang sehat serta semangat."
