Denmark Rancang UU Atur Hubungan Seksual Tanpa Persetujuan Dikategorikan Pemerkosaan
Pemerintah Denmark tengah membuat RUU yang mengendalikan hubungan seks, terutamanya hubungan seks tanpa ada kesepakatan atau consent salah satunya faksi. Dalam RUU itu diputuskan semua hubungan seks tanpa ada kesepakatan digolongkan untuk pemerkosaan. Kesepakatan ini berlaku serta buat pasangan suami istri.
Menteri Kehakiman Sosial Demokrat, Nick Haekkerup mengutamakan, kesepakatan harus jelas meskipun mereka ialah pasangan yang tengah merajut jalinan.
Ia mengutamakan, RUU ini konsentrasi pada apa sudah dilaksanakan intimidasi atau kekerasan, tetapi pelecehan seksual bisa berlangsung tanpa ada desakan fisik atau intimidasi dengan memar untuk bukti.
"Kami berubah dari skema dimana harus ada desakan serta kekerasan menjadi pemerkosaan, jadi skema berdasar kesepakatan, berarti pemerkosaan bila Anda tidak menyepakatinya, pada intinya tentunya ada nuansa, bagaimana juga ini ialah cara besar untuk kesetaraan gender," jelas Haekkerup seperti dikutip dari Sputnik News, Jumat (4/9).
Jubir Partai Rakyat Sosialis Karina Lorentzen menyebutkan persetujuan itu untuk "tonggak riwayat".
"Kami sudah mengulas ini minimal semenjak 2008, jadi ini ialah hari yang mengagumkan sebab kami saat ini bisa mempresentasikan kesepakatan ini," tuturnya pada media massa Denmark Information.
Perkembangan ini adalah sisi dari persetujuan di antara Sosial Demokrat yang berkuasa serta sekutu kiri tengah mereka seperti Liberal Sosial, Partai Rakyat Sosialis, serta Koalisi Merah-Hijau. Tetapi ada pula yang bernada gawat yakini jika UU itu bisa memunculkan permasalahan baru.
Lase Lund Madsen, profesor hukum pidana di Kampus Aarhus, memiliki pendapat undang-undang baru ini kemungkinan mempunyai resiko yang luas.
"Pada konsepnya, hukum mengganti suatu hal, itu kenapa saya pikirkan ini ialah riwayat hukum apakah yang berlangsung ini hari, sebab sex untuk titik awal dengan begitu jadi kesibukan ilegal serta bisa diberi hukuman, yang dengan cara nyata bisa kami legalisasikan dengan cara eksplisit dengan kesepakatan kami," tuturnya pada Radio Denmark.
Pada 2018, hal sama dikenalkan di Swedia, yang sangat mungkin beberapa orang untuk dituntut atas pemerkosaan sebab kelengahan atau pemerkosaan yang asal-asalan.
